rendrams.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota.
Kedua lembaga ini menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Kedudukan sejajar ini berarti DPRD tidak berada di bawah kepala daerah, tetapi bersama-sama membentuk satu kesatuan pemerintahan daerah yang saling melengkapi dan mengawasi.
Landasan Hukum Kedudukan DPRD
Kedudukan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD.
Artinya, DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki peran politik dalam membuat kebijakan daerah melalui pembentukan peraturan daerah (perda), pengawasan, dan penganggaran.
Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah
Hubungan antara DPRD dan kepala daerah bersifat kemitraan yang sejajar. DPRD tidak menjadi bawahan kepala daerah, melainkan mitra kerja yang memiliki fungsi saling mengimbangi (check and balance).
Dalam praktiknya, DPRD memiliki hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah, mengajukan usulan, memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Perbedaan DPD dan DPRD yang Perlu Kamu Tahu dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Fungsi DPRD dalam Kedudukannya terhadap Pemerintah
Kedudukan DPRD diwujudkan melalui tiga fungsi utamanya, yaitu:
-
Fungsi Legislasi
DPRD bersama pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. -
Fungsi Anggaran
DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah. -
Fungsi Pengawasan
DPRD mengawasi pelaksanaan perda dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Tujuan dan Manfaat Kedudukan DPRD
Kedudukan DPRD yang sejajar dengan pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah dapat dikontrol secara demokratis dan aspiratif.
Selain itu, keberadaan DPRD menjamin adanya peran masyarakat dalam pemerintahan daerah, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, DPRD memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Keduanya saling melengkapi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. DPRD menjadi representasi rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan, sedangkan kepala daerah bertugas menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama.
Keseimbangan inilah yang menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Tugas DPRD Merupakan Wujud Peran Rakyat dalam Pemerintahan Daera:
