MALANG – Sebagai bagian dari unsur legislatif yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan di Kota Malang, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI. Program ini merupakan langkah nyata dalam memberikan akses pendidikan yang merata dan inklusif, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Saya menilai bahwa program Sekolah Rakyat sangat selaras dengan semangat pemerataan pendidikan yang menjadi salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan hanya program berskala nasional biasa, namun wujud nyata negara hadir untuk rakyatnya—mereka yang selama ini mungkin terpinggirkan dari akses pendidikan yang layak.
Yang paling saya soroti dan apresiasi adalah mekanisme pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan dari APBD. Beban fiskal bisa ditekan secara signifikan. Peran pemerintah daerah cukup pada penyediaan lahan, sedangkan pembangunan hingga operasional akan dikelola oleh pemerintah pusat. Bagi saya, ini adalah peluang besar untuk mempercepat pemerataan pendidikan tanpa membebani daerah.
Baca Juga: Apresiasi Pembentukan Koperasi Merah Putih
Per 14 Juli 2025, data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mencatat sudah ada 12 Sekolah Rakyat tahap 1A yang resmi beroperasi. Jumlah ini melibatkan 1.183 siswa, 12 kepala sekolah, 175 guru, serta 137 tenaga kependidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak pada tahap awal implementasi program. Tahap selanjutnya, yaitu tahap 1B, bahkan akan menjangkau lebih luas lagi, termasuk kabupaten seperti Ponorogo, Bojonegoro, dan Pamekasan.
Agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan, saya ingin menekankan tiga aspek penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama:
-
Kolaborasi multisektor: Keberhasilan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan relawan. Pendekatan kolaboratif akan memperkuat implementasi program di lapangan.
-
Kurikulum sesuai standar nasional: Penting bagi Sekolah Rakyat untuk menerapkan kurikulum yang sesuai standar nasional agar lulusannya memiliki kompetensi yang setara dan diakui secara luas.
-
Indikator keberhasilan yang jelas: Kita memerlukan tolok ukur seperti jumlah peserta didik, tingkat kelulusan, dan dampak sosial sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas program ke depan.
Melalui tiga poin di atas, saya berharap program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi jawaban jangka pendek, tetapi menjadi landasan yang kuat untuk pendidikan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Mari kita kawal bersama menyiarkan program ini. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal.
Baca Juga: Penjualan Miras Semakin Bebas, Saatnya Kota Malang Tegakkan Perda Secara Tegas
