MALANG – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat, saya memantau langsung perkembangan penanganan Jembatan Sonokembang yang ambrol di wilayah Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Jembatan ini mengalami kerusakan sekitar dua minggu lalu akibat hujan deras yang melanda, dan hingga kini masih dalam proses penanganan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.
Untuk mempercepat akses masyarakat, pemerintah kota melalui DPUPRPKP memutuskan untuk menyewa jembatan bailey sebagai solusi sementara.
Saya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Malang, Drs. R. Dandung Djulharto, MT, guna memastikan penggunaan anggaran dan progres pengerjaan berjalan sesuai rencana.
Dari hasil komunikasi tersebut, disampaikan bahwa anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk pembangunan jembatan bailey di Jembatan Sonokembang maksimal hanya sebesar Rp2 miliar, bukan Rp2,5 miliar.
Biaya tersebut mencakup pembongkaran jembatan lama, pembersihan runtuhan, pembuatan pondasi, serta proses sewa, angkut, dan bongkar pasang jembatan bailey selama delapan bulan dengan total sekitar Rp900 juta.
Beberapa waktu lalu ia juga telah berdialog dengan warga yang memasang jembatan bambu darurat dan mengikuti rapat bersama mereka di masjid dekat lokasi.
Baca Juga: Santri Bukan Hanya Mengaji, Tapi Juga Menjaga NKRI
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa proses pemasangan jembatan bailey masih berjalan dan sedang dalam penanganan pihak terkait.
Dari hasil koordinasi, pekerjaan pondasi jembatan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 hari, sedangkan proses pemasangan struktur bailey sekitar 10 hari. Dengan demikian, seluruh pengerjaan ditargetkan dapat rampung dalam waktu satu bulan.
Saya mendukung penuh langkah DPUPRPKP Kota Malang dalam percepatan pemasangan jembatan bailey ini.
Keberadaan jembatan sementara ini diharapkan mampu mengembalikan akses warga dan memperlancar aktivitas mereka yang selama ini terganggu akibat ambrolnya jembatan utama.
Selain itu, saya juga menegaskan pentingnya pengawasan selama masa sewa delapan bulan agar pelaksanaan proyek berjalan efektif dan tepat sasaran.
Setelah masa sewa berakhir, perlu ada tindak lanjut dari DPUPRPKP Kota Malang untuk memastikan keberlanjutan perbaikan secara permanen.
Melalui upaya ini, saya berharap masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman, serta proses pembangunan infrastruktur di Kota Malang dapat berjalan secara transparan dan berkelanjutan demi kepentingan bersama.
