MALANG – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, saya menyambut baik penyampaian perubahan target pendapatan daerah yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, pada Senin (21/07/2025).
Saya memandang proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,6 miliar rupiah sebagai sebuah capaian yang patut diapresiasi. Meski secara persentase belum besar, namun hal ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Malang dalam menggali potensi keuangan daerah secara lebih optimal dan berkelanjutan. Bagi saya, ini adalah bentuk nyata dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kota Malang sedang berada di jalur yang tepat dalam hal tata kelola keuangan.
Tak kalah penting, peningkatan Pendapatan Transfer sebesar 192 miliar rupiah juga harus dapat dioptimalkan sepenuhnya demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Malang. Dana ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pajak Rokok, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, serta Bantuan Keuangan Khusus. Dana tersebut harus digunakan dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada pelayanan publik.
Baca Juga: Dorong Optimalisasi Anggaran untuk Kesejahteraan Warga Kota Malang
Saya juga mengapresiasi langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari regulasi nasional, mulai dari Inpres 2025, KMK 29, hingga Surat Edaran dari Kemendagri dan Wali Kota Malang. Dalam pandangan saya, efisiensi bukan sekadar soal pemotongan anggaran, tetapi lebih kepada bagaimana kita cermat dalam membelanjakan uang rakyat.
Efisiensi sebesar 47,9 miliar rupiah yang kemudian dialokasikan ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengendalian inflasi adalah langkah yang patut didukung. Pengalokasian sebesar 6,9 miliar rupiah untuk pendidikan dan 11,4 miliar rupiah untuk kesehatan menjadi bukti bahwa Pemkot memiliki arah kebijakan yang tepat sasaran.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, saya mengajak seluruh pihak untuk turut mengawasi implementasi anggaran ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung. Keterbukaan, partisipasi, dan pengawasan menjadi bagian penting dari keberhasilan kebijakan ini.
Saya juga mengapresiasi komunikasi terbuka dan semangat kolaboratif antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang. Semoga semangat ini terus terjaga di setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah. Sebab, bagi saya, kebijakan anggaran bukan hanya soal angka—melainkan cerminan dari visi bersama untuk menjadikan Kota Malang lebih baik.
Jika seluruh proses ini dijalankan dengan baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, saya yakin masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya secara nyata.
Baca Juga: Apresiasi Pembentukan Koperasi Merah Putih
