MALANG – Sejak awal Agustus 2025, kebijakan sistem satu arah mulai diberlakukan di kawasan Pasar Oro-Oro Dowo, tepatnya di ruas Jalan Merbabu, Jalan Guntur, dan sekitarnya. Kebijakan ini memang bagian dari penataan lalu lintas menyambut program Car Free Day (CFD) di Jalan Ijen. Namun, dari pantauan dan pemberitaan yang beredar, saya melihat bahwa kebijakan ini menimbulkan dampak yang perlu menjadi perhatian serius.
Penurunan jumlah pengunjung pasar hingga 30 persen menjadi indikator awal bahwa sistem satu arah ini belum sepenuhnya efektif. Banyak pengunjung, terutama yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, kini merasa kesulitan menemukan titik parkir yang terjangkau dan strategis. Jika akses menjadi semakin membingungkan dan tidak nyaman, tentu akan menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional yang sebenarnya menjadi denyut ekonomi rakyat.
Saya kira kebijakan seperti ini perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Jangan sampai niat baik untuk menata lalu lintas justru mematikan aktivitas ekonomi rakyat karena akses yang kurang ramah. Terlebih lagi, sejak lama sumber kemacetan utama di kawasan pasar adalah parkir liar yang tidak tertib. Bila persoalan parkir ini tidak diselesaikan terlebih dahulu, maka rekayasa lalu lintas apapun bisa jadi kontraproduktif.
Baca Juga: Kritik Pengurangan Rencana Lantai Parkir Kayutangan
Penataan parkir yang lebih tertib serta pengaturan arus kendaraan yang jelas menurut saya harus menjadi prioritas utama. Kawasan pasar harus tetap nyaman diakses oleh semua kalangan, baik pejalan kaki, pengendara motor, maupun pengguna mobil. Saya meyakini, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini tidak hanya akan memperbaiki alur lalu lintas, tapi juga menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.
Saya juga ingin mendorong Pemerintah Kota Malang untuk tidak berhenti pada solusi-solusi jangka pendek. Kita butuh sistem transportasi umum (transum) yang memadai, terjangkau, dan terintegrasi, agar masyarakat memiliki alternatif yang aman dan efisien untuk menjangkau pusat-pusat ekonomi seperti pasar tradisional. Ini bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan nyata yang harus segera diwujudkan.
Namun tentu, tanggung jawab ini tidak sepenuhnya ada di pundak pemerintah. Masyarakat juga perlu tertib dan ikut menjaga keteraturan. Karena penataan tidak akan pernah berhasil jika semua hanya bergantung pada satu pihak saja.
Baca Juga: Soroti Fenomena 30 Siswa SMK Drop Out di Kota Malang
